by

Lemtari Minta Gubri Perjuangkan kebun Ilegal

Spread the love

Pekanbaru (DZ) – Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI ) meminta agar Gubernur Riau untuk terus memperjuangkan penertiban kebun sawit yang dikelola secara illegal oleh oknum oknum tidak bertanggung-jawab di Riau. “Karena kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan luas lahannya juga tidak sedikit, 1, 8 juta hektar, itu jumlah yang fantastis, ” Ujar Ketua umum LEMTARI, Suhaili Husein Dt Mudo kepada www.derapzone.com di Pekanbaru, Kamis (5/9/2019).

Menurut Suhaili, pengelolaan ilegal yang dilakukan oknum-oknum ini sudah berlangsung lama dan bukan rahasia lagi, sayangnya kondisi ini dibiarkan begitu saja. “Makanya kami mendukung Gubernur Riau untuk menertibkan ini, jangan gentar dan takut, kami LEMTARI akan memberikan dukungan penuh,” Ujarnya.

Bahkan LEMTARI siap menjadi garda terdepan jika memang ada yang menghalangi. Karena hak rakyat memang harus diberikan pada rakyat.

Suhaili juga memberikan apresiasi kepada DPRD Riau, yang telah membentuk pansus soal kebun Ilegal ini.  bahkan dari hasil temuan pansus ini diketahui ternyata lebih satu juta hektar lahan yang harusnya menjadi hutan lindung, hutan adat bahkan milik masyarakat sudah dijarah diam-diam oleh perusahaan dan oknum yang tidak bertanggung-jawab.

“Hanya saja kerjaan harus diselesaikan secara tuntas, DPRD sudah memulai, bahkan sudah menyerahkan nama -nama perusahaan ke Mapolda Riau, sekarang saatnya gubernur atau pemerintah yang harus bersikap tegas untuk mengeksekusi, kami masyarakat Adat siap membantu dan mendukung,” ujarnya.

Suhaili melihat, penertiban ini memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat Riau. “Karena penertiban ini akan menguntungkan masyarakat, ada juga pemerintah. Karena selama ini masyarakat adat dengan hutan ulayat nya selalu menjadi korban,” Tegasnya lagi.

Sebelumya Ketua Lembaga Adat Kampar Hai Syartuni Dt Paduko Majo menyampaikan hal yang sama, juga meminta agar gubernur Riau dalam hal ini segera menertibkan dan memberikan dukungan kapada pemerintah Riau. ” Dan para anak kemenakan tidak perlu gusar karena yang akan ditertibkan tentunya yang bermasalah bukannya lahan milik anak kemenakan,” tegasnya. (rdh)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed