Derap Riau
Redaksi  |  Pedoman Media Cyber  |  Info Iklan  |  Disclaimer
HomeDerap LingkunganDi Riau, Warga Biasa Bakar Lahan Mudah Dihukum, Perusahaan Sulit
Warga-Biasa-Bakar-Lahan-Mudah-Dihukum--Perusahaan-Sulit

Di Riau, Warga Biasa Bakar Lahan Mudah Dihukum, Perusahaan Sulit

bank11

Tindakan Polda Riau yang mengeluarkan SP3 untuk 15 perusahaan yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2015 dinilai sangat melukai hati masyarakat. Padahal, untuk dugaan yang sama, tapi melibatkan individu selalu berakhir di meja hijau (persidangan).

“Ini yang sangat kita sesalkan. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung 15 perusahaan. Bukti apalagi yang kurang sampai-sampai Polda mengeluarkan SP3,” ujar Sekretaris Badan Anti Korupsi Lembaga Investigasi Penyelamat Uang Negara (BAK LIPUN) Kabupaten Bengkalis, Wan Muhammad Sabri kepada wartawan, Jumat (22/7/16).

Dikatakan, penanganan kasus karhutla untuk individu seharusnya tidak ada perbedaan dengan koorporat. Kalau yang diduga melakukan karhutla adalah masyarakat biasa, penyidik sangat mudah untuk mendapatkan alat bukti. “Namun, kalau perusahaan/koorporat, ada-ada saja alasan yang disampaikan,” kata Wan Sabri.

BACA JUGA  Besok Pemprov Riau Kunjungi Wisata Air Terjun Batang Kapas Kampar Kiri Hulu

Wajar saja, sambung Wan Sabri, Presiden RI memerintahkan agar tindakan SP3 15 perusahaan ini  diusut. Karena bisa saja dari pengusutan itu, ada temuan-temuan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. “Kita berharap ada titik terang terhadap persoalan ini. Kalau memang kekurangan alat bukti, harus juga dijelaskan secara transparan. Sehingga kedepan, akan ada penanganan yang lebih baik dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan koorporat,” katanya.

Wan Sabri sependapat dengan pemikiran sejumlah pakar lingkungan hidup dimana walau tindak pidana terhadap kasus karhutla tidak terbukti. Namun, perusahaan yang memiliki lahan harus dikenakan sanksi administratif.

“Walau mereka tidak membakar, tapi karena lahannya terbakar berarti perusahaan ini tidak mampu mengelola dan memelihara lahannya. Jadi wajar ada sanksi administratif, apakah itu membayar denda atau lahannya diambil alih oleh Pemerintah,” kata Wan Sabri lagi. (d’ari)

Admin Berita

Admin Berita

Derapzone.com Adalah Portal Berita Online Yang Memberitakan & Menginspirasi

Anda punya informasi atau peristiwa yang ingin disampaikan. SMS / WA kami melalui hotline: 085264596848, atau Kirim ke Email : Derapzone.Redaksi@gmail.com
Admin Berita
Rating Berita ini
Tidak Ada Komentar

Tinggalkan komentar